Ilmu Farmasi Kamu: Peraturan Kefarmasian

Home / Peraturan Kefarmasian

Tampilkan postingan dengan label Peraturan Kefarmasian. Tampilkan semua postingan

Hasil Uji Materiil PAFI vs Presiden ( PP 51/2009 )

Dahulu saat awal-awal blog ini dan grup fb PAFI mulai ramai diperbincangkan, banyak yang bertanya apa sih yg dilakukan selama ini. Jawaban saya atas pertanyaan itu bervariatif, tapi pada umumnya banyak yang saya jawab salah satu hal yang diperbuat PAFI untuk melindungi kita sebagai tenaga kefarmasian ialah dengan telah mengajukan hak uji materiil ke mahkamah agung. Saya pilih jawaban ini karena merupakan perbuatan hukum yang paling bergengsi yang saya ketahui, dimana Pengurus Pusat PAFI “bertarung” melawan Presiden untuk membela hak-hak seluruh Tenaga Teknis Kefarmasian di Indonesia. Tidak salah bukan bila saya pilih jawaban tersebut yang paling oke untuk menujukkan kinerja para pengurus PAFI selama ini, karena memang baru kali ini organisasi kita menunjukkan jati diri ke muka umum melawan orang nomor satu sebagai organisasi kefarmasian yang besar.

Kemudian kita juga sering membahas peraturan-peraturan baru yang terkait kefarmasian, yang dalam hal uji materiil tersebut diatas PP PAFI membela hak TTK sebagaimana termuat dalam

Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik

Tulisan singkat ini hanya sekedar pemberitahuan bahwa pemerintah yang dalam hal ini adalah dari Kemenkes, telah mengeluarkan pedoman umum penggunaan antibiotik. Pedoman ini ditujukan untuk memberikan acuan bagi tenaga kesehatan yang menggunakan antibiotik dalam pemberian pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam penggunaan antibiotik, serta pemerintah dalam kebijakan penggunaan antibiotik. Tau sendiri kan, dilapangan banyak sekali terjadi kesalahan penggunaan antibiotik. Nah dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik, diharapkan seluruh tenaga kesehatan memilki dasar hukum ketika melakukan pembinaan ataupun pendebatan terhadap penyalahgunaan antibiotik ini.

Permenkes ini berisikan empat pasal plus ditambah lampiran yang menjelaskan berbagai hal terkait penggunaan antibiotika. Mulai dari latar belakang hingga ke penilaian penggunaan antibiotik di tempat pelayanan kesehatan, dicantumkan dalam lampiran peraturan ini. Organisasi profesi pun dilibatkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan permenkes ini, disamping dilakukan pula oleh dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Sebagaimana

PBF Alat Kesehatan | PAK & Toko ALKES

alat kesehatan alkes izin PAK PBF Peraturan Kefarmasian toko

Pembahasan kali ini bukanlah mengenai PBF yang berdasar pada Permenkes 148/MENKES/PER/VI/2011. Berbeda dengan jenis PBF tersebut, kali ini saja menulis tentang Pedagang Besar Farmasi Alat Kesehatan serta Toko ALKES berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Alasan saya menulis artikel ini dikarenakan ada informasi terbaru sebagaimana disampaikan Ibu Emy dari Departemen Organisasi Kaderisasi & Keanggotaan Pengurus Pusat PAFI, sekaligus memberikan poin-poin penting yang mungkin bisa kita ingat bersama. Yuk mari kita mulai saja bahas keterkaitannya dengan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Sebenarnya istilah PBF ALKES bila dikaji dengan dasar Permenkes 1191/2010 sudahlah tidak tepat lagi. Disebut dalam perundangan tersebut, “perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundangundangan” disebut sebagai Penyalur Alat Kesehatan atau yang disingkat sebagai PAK. Tentunya juga terdapat Cabang Penyalur Alat Kesehatan, dimana Cabang PAK ini adalah unit usaha dari PAK yang telah diakui. Jadi, mari kita mulai

Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012 | HET Generik 2012

harga eceran tertinggi het obat generik Peraturan Kefarmasian

Melalui artikel Harga eceran tertinggi obat generik ini saya bagikan dua Kepmenkes yang terkait. Yang pertama di tetapkan 23 Februari 2012 kemarin melalui surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 092/MENKES/SK/II/2012 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012. Yang kedua ditetapkan pula pada tanggal 23 Februari 2012 yaitu berupa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 094/Menkes/SK/II/2012 tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012.

Kepmenkes 92/2012 ini ditetapkan dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan obat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, karenanya diperlukan rasionalisasi terhadap HET obat generik yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 632/Menkes/SK/III/2011. HET Obat Generik ini berlaku diseluruh Apotek, Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Indonesia ya. Oleh karena itu, setiap penjualan obat generik hanya dapat diberikan harga maksimal sama dengan HET yang tertuang dalam kepmenkes ini. OK, silahkan download di: http://www.binfar.depkes.go.id/dat/SK_HET_OG.pdf

Sama halnya dengan Kepmenkes 092/2012, Kepmenkes 094/2012

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2048/MENKES/PER/X/2011 TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN

Peraturan Kefarmasian PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2048/MENKES/PER/X/2011 TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN permenkes 2048 tahun 2011 permenkes 2048/2011 permenkes no 2048 2011 permenkes penghargaan dibidan kesehatan permenkes penghargaan tenaga kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan mencabut dan memperbaharui seluruh peraturan mengenai pemberian tanda penghargaan bagi seluruh tenaga kesehatan. Masih ingat dengan daftar Tenaga Teknis Kesehatan yang saya bagikan di grup fb Persatuan Ahli Farmasi Indonesia? Mereka merupakan tenaga kesehatan teladan nasional yang dipilh tiap tahunnya berdasar peraturan lama tersebut. Masalahnya, ya seperti rekan-rekan pertanyakan waktu itu, “kok PNS semua ya?” :) . Jawabannya ya karena memang aturannya begitu. Nah dengan adanya Permenkes 2048 tahun 2011 ini, apakah hal serupa masih terjadi? Apakah kita yang diswasta dapat menjadi calon penerima penghargaan? Siapa yang bisa kita calonkan? Saya akan mengulas permenkes ini untuk menjawab pertanyaan tersebut disini.

Disini saya akan mengulas beberapa materi didalam permenkes 2048/2011 yang hanya terkait dengan pertanyaan diatas ya. Selengkapnya bisa rekan simak di file peraturan tersebut. Untuk yang sudah gabung atau terdaftar sebagai subsriber, yaitu rekan-rekan yang mendaftarkan alamat emailnya di

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

pemenkes 1796/2011 Peraturan Kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan permekes nomor 1796 tahun 2011 permenkes 1796 2011

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan ini saya dapatkan disaat saya sudah agak males nyarinya. Bagaimana tidak, dari awal bulan saya mengetahui keberadaan permenkes ini saya tidak menemukan filenya. Saya sudah mencari keberbagai situs/ website terkait untuk mencarinya, dan juga saya sudah bertanya-tanya mengenai permenkes 1796 tahun 2011 ini tapi juga para beliau tidak memilikinya. Namun hidayah dapat datang kapan saja. Begitu dia datang, asal dijalani dengan benar, akhirnya saya dapatkan juga permenkes ttg registrasi nakes ini.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Bagi yang sudah mengerti mengenai peraturan ini kemungkina besar akan berpkiran sama dengan saya, buktinya setelah beberapa hari diterbikan Pak Sriyanto bertanya apakah permenkes ini betul adanya dan minta untuk diunduh dari site kemkes. Permintaan tersebut sudah saya lakukan sebelumnya, sehingga saya hanya bisa menjawab

Pembaharuan Aturan Kefarmasian Berdasar Surat Edaran Kemenkes No. TU.08.03/IV/1400/2011

aturan baru farmasi Pembaharuan Aturan Kefarmasian Peraturan Kefarmasian Surat Edaran Kemenkes No. TU.08.03/IV/1400/2011

Surat Edaran Kementrian Kesehatan No. TU.08.03/IV/1400/2011 ini ditetapkan pada tanggal 7 September, tujuannya untuk memperjelas aturan baru kefarmasian yang sekarang banyak diributkan rekan-rekan tenaga kefarmasian. Pembaharuan ini terutama terkait dengan PP 51 tahun 2009 dan Permenkes 889 tahun 2011. Bila belum mengetahui mengenai peraturan tersebut, baiknya baca-baca dulu dah dari artikel sebelumnya di blog ini. Kalau sudah baca dan memahaminya, yuk mari kita bahas pembaharuan aturan kefarmasian sebagaimana tertulis dijudul artikel ini, yang tentunya saya kaji hanya yang terkait dengan Tenaga Teknis Kefarmasian ya.

Hal pertama dan terpenting didalam surat edaran kemenkes TU.08.03/IV/1400/2011 ini adalah mengenai perpanjangan waktu untuk pergantian perizinan sebelumnya bagi tenaga kefarmasian, ke perizinan baru sebagaimana diatur dalam PP 51/2009 dan Permenkes 889/2011. Tidak perlu panjang lebar karena sudah saya uraikan dengan jelas diartikel Perpanjangan Waktu Pemutihan/ Penggantian SIAA ke STRTTK, bahwa yang sebelumnya waktunya berakhir tanggal 31 agustus kemarin dipernpanjang hingga 31 desember 2011. Jadi bersegeralah ya,

Kepmenkes Harga Eceran Tertinggi Obat Generik 2011

daftar harga obat generik daftar obat generik kepmenkes obat generik obat generic obat generik Peraturan Kefarmasian Produk Farmasi

[caption id="attachment_1198" align="alignleft" width="165"]

kepmenkes daftar harga obat generik 2011[/caption]

Artikel ini saya tulis karena ada permintaan dari rekan kita seprofesi Tenaga Teknis Kefarmasian ke inbox facebook saya mengenai daftar harga obat generik tahun 2011. Setelah saya cari-cari, saya temukan informasi dari media republika mengenai rasionalisasi (penyesuaian) harga obat generik untuk tahun 2011. Disebutkan di media tersebut bahwa Direktur Jendral Binsa Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ibu Sri Indrawaty menyampaikan nantinya terdapat dua surat keputusan menteri yang akan dikeluarkan berkaitan dengan hal ini.

Surat keputusan yang pertama berkaitan dengan harga obat generik yang ditujukan dalam pengadaan oleh pemerintah, seperti di rumah sakit ataupun puskesmas milik pemeritah. Surat keputusan yang kedua ialah tentang harga obat gnerik untuk ritel, yaitu yang reguler dijual di apotek. Artinya obat generik pemerintah harganya lebih murah daripada obat generik ritel. Obat gengerik ritel yang sangat varitif dan beragam inilah yang menjadi alasan perbedaan harga tersebut. Sebagai seorang Asisten Apoteker yang

Standar Profesi Asisten Apoteker

kepmenkes 573 2008 kepmenkes standar profesi asisten apoteker Peraturan Kefarmasian standar profesi aa Standar Profesi Asisten Apoteker standar profesi tenaga teknis kefarmasian standar profesi ttk

[caption id="attachment_861" align="alignleft" width="300"]

ultah pafi 65 tahun | standar profesi asisten apoteker[/caption]

Enam puluh lima tahun sudah organisasi profesi tenaga teknis kefarmasian, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia ini berdiri. Namun masih banyak para anggota yang masih menonjolkan perbedaan pendidikan sebagai tenaga teknis kefarmasian. Padahal apabila menyalurkannya ke organisasi, kita tidak hanya akan belajar bagaimana beroganisasi yang baik, tapi bisa memperoleh jawaban yang benar dan berdasar. Mari kita coba simak Kepmenkes Nomor 573 Tahun 2008 yang mejawab semua pertanyaan mengenai perbedaan pendidikan di profesi asisten apoteker.

Tadinya saya ingin menulis satu persatu atau minimal mendokumentasikannya dalam sebuah foto atau video, tapi karena keterbatasan waktu dan juga hosting ini masing gratisan, maka lebih baik download aja di link berikut: (Format File: PDF, Ukuran: 7,25 mb)

Download Kepmenkes No. 573 Th. 2008 ttg Standar Profesi Asisten Apoteker di (http://goo.gl/AUs5Y1)

Standar profesi Asisten Apoteker ini disusun oleh TIM Penyusun yang ditetapkan oleh PAFI, yang dalam proses penyusunannya menerima masukkan dari berbagai kalangan terutama profesi serumpun kefarmasian yaitu ISFI. Dengan begitu, keharmonisan dalam pelayanan dapat ditata dan dilaksanakan sesuai kompetensi masing-masing.

Standar kompetensi Asisten Apoteker ini juga disusun dengan mengacu pada naskah Standar Kompetensi Nasional Bidang Farmasi yang melalui forum consensus yang disetujui dan disahkan oleh para professional baik dari organisasi profesi, pengguna jasa

Ringkasan UU Narkotika 35 2009

narkotika Peraturan Kefarmasian uu narkotika UU Narkotika 35 2009

[caption id="attachment_779" align="alignleft" width="300"]

uu narkotika 35 2009[/caption]

Dunia Kesehatan, terutama kefarmasian terus diramaikan dengan peraturan. Semoga saja semua produk manusia itu, dapat memberikan berkah bagi kita sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian. Silahkan Unduh di: http://goo.gl/esdrtW

Sejarah

Ordonantie Regie (1872). Pada masa peraturan ini berlaku, setiap wilayah mempunyai ordonantie regie sendiri-sendiri, diantaranya: Bali Regie Ordonantie; Jawa Regie Ordonantie; Riau Regie Ordonantie; Aceh Regie Ordonantie; Borneo Regie Ordonantie; Celebes Regie Ordonantie; Tapanuli Regie Ordonantie; dll.

Verdovende Midellen Ordonantie (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536). Pembentukan peraturan ini disesuaikan berdasar asas konkordansi, dengan tujuan unifikasi hukum menyatukan seluruh peraturan dibidang narkotika yang ada sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini adalah dalam hal pengaturan yang lebih luas cakupannya, lebih lengkap serta lebih berat ancaman pidananya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Yang melatarbelakangi diundangkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan yang perlu diperhatikan dalam peraturan ini adalah bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi

Yang Baru dari Undang-Undang Kesehatan 36 2009

Peraturan Kefarmasian Undang Undang Kesehatan UU 36 2009 UU Kesehatan UU Kesehatan 2009

Download dulu ya Undang-Undang Kesehatan 36 2009 http://goo.gl/ZdD5DA

[caption id="attachment_764" align="alignleft" width="214"]

uu kesehatan 36 2009[/caption]

Banyak hal-hal baru dari Undang-undang Kesehatan yang di undangkan tanggal 13 Oktober kemarin ini. Karena itu saya tidak perlu membahas pengaturan yang berada diluar dari bidang farmasi, karena bila anda googling tentu anda akan mendapatkan persoalan lain seperti masalah gigi, aborsi, rokok, dan lain-lain.

Yang pertama ialah banyak pengertian baru dan istilah baru, hal ini tentunya penting bagi kalangan akademisi untuk melakukan penyesuaian tentang hal ini. Namun bagi kalangan praktisi hal ini juga penting, karena dalam prakteknya tentu kita akan berhubungan dengan dokumen-dokumen tertulis yang harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang kesehatan ini. Pengertian dan istilah baru tersebut yang paling berkaitan dengan profesi Tenaga Teknis Kefarmasian ialah istilah obat dan obat tradisional.

Yang kedua, kecuali hak setiap orang untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Bila dikaitkan dengan kefarmasian, maka hak ini bisa dijadikan dasar bagi pasien untuk menentukan perolehan obat terutama mengenai harga. Selama ini pasti banyak yang meributkan apa dasarnya kita memberikan obat bermerk yang berlainan dengan apa yang diresepkan dokter, tanpa harus menunggu atau meminta persetujuan dokter ataupun tidak terdapatnya obat generic, maka hak ini dapat menjadi pertimbangan. Tentunya apabila hal

KONTROVERSI PP 51/2009 TTG PEKERJAAN KEFARMASIAN

pekerjaan kefarmasian Peraturan Kefarmasian PP 51/2009 Tenaga Teknis Kefarmasian

Oleh : Dhony Pratama

[caption id="attachment_759" align="alignleft" width="109"]

pp 51 2009 pekerjaan farmasi[/caption]

Sudahkah anda mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah (PP) yang diundangkan pada tanggal 1 September 2009 ini ? Jika belum, silahkan download disini: http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/regulasi/pp/PP_No._51_Th_2009.pdf (copy paste aja link tersebut ya)

Pada saat saya membacanya, entah mengapa bukan rasa amarah yang menghinggapi dada ini. Tetapi perasaan luar biasa yang saya dapati. Padahal bila dilihat sekilas, maka saya yang merupakan seorang Asisten Apoteker (AA) seharusnya marah karena aturan yang seakan-akan menginjak harkat dan martabat kita. Namun saya mencoba untuk berpikir kembali, apakah aturan ini memang benar-benar menindas ataukah sebaliknya melindungi kaum AA yang sebenarnya sudah merasa tertindas sejak lama ini.

Ada beberapa perubahan besar dalam pekerjaan kefarmasian yang akan dirubah oleh PP 51/2009 ini. Berikut saya coba simpulkan perubahan-perubahan tersebut:

Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Istilah Asisten Apoteker yang selama ini seakan-akan dijabat oleh lulusan Sekolah Menengah Farmasi (SMF)/ Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi (SMK Farmasi); Akademi Farmasi (AKFAR)/ Ahli Madya Famasi; dan Analis Farmasi, dirubah menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian.

Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker.

Pekerjaan Kefarmasian wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan

Ilmu Farmasi Kamu